Merauke, PSP – Universitas Musamus Merauke dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua menjadi mitra pemerintah provinsi Papua Selatan dalam membangun daerah melalui produk – produk hukum kedepan.

Kerjasama ini tercipta melalui penandatanganan Momerendum of Understanding (MoU) di Halogen Hotel, Selasa (11/7) yang langsung diteken Pj. Gubernur Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST.,MT, Rektor Unmus Dr. Beatus Tambaip, dan Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius M. Ayorbaba.

Merujuk pada undang – undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang – undang 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan dan undang – undang 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian Undang – undang 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus provinsi Papua serta Peraturan pemerintah nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua.

MoU sekaligus pemberian bimbingan kepada pegawai di OPD – OPD dilingkup pemerintah Papua Selatan ini mengusung tema ‘strategi pembangunan hukum arah kebijakan produk hukum serta kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi khusus dan pencegahan tindak pidana korupsi’.

Pj. Gubernur Safanpo dalam sambutannya menyebutkan, MoU dengan perguruan tinggi dalam hal membangun produk hukum sangat lah penting.

“Itu amanat undang – undang nomor 11 tahun 2012. Bahwa tentang pedoman peraturan perundangan harus memiliki 3 landasan, baik itu akademik, filosofis maupun sosiologis,” ujarnya.

Kajian akademik ini perlu, sambungnya, supaya norma – norma yang akan dirumuskan memiliki dasar filosofi yang benar.

“Ini pun harus diiringi dengan pranata hukum yang baik untuk menghasilkan produk hukum yang baik begitupun sebaliknya. Makanya SDM ini sangat penting,” pungkas Pj. Gubernur Safanpo.

Pemateri dari Kejati Papua, akademisi, serta pemateri Kemenkumham Papua turut hadir dalam kesempatan itu, untuk memberikan pemahaman terhadap peserta tentang dasar kewengan pelaksanaan urusan pemerintahan secara umum serta dalam perspektif otonomi khusus, kemudian memberikan informasi tentang peran strategi kanwil hukum dan HAM dalam pembangunan hukum terutama dalam penyusunan produk hukum daerah. Dan memberikan informasi tentang arah kebijakan peraturan perundang – undangan di daerah, memberikan informasi sehubungan dengan upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. [ERS-NAL]

Sumber : https://papuaselatanpos.com/2023/07/12/pemprov-papua-selatan-mou-dengan-dua-lembagai-ini-untuk-strategi-pembangunan-produk-hukum/